Pemerintah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah menetapkan status tanggap darurat untuk delapan desa yang terdampak bencana banjir di kabupaten tersebut. Hal ini diumumkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Moh Rivai, pada hari Senin. Status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari ke depan, mulai dari 24 Juni hingga 7 Juli 2024.
Delapan wilayah yang terdampak meliputi Desa Astina dan Tanahlano di Kecamatan Torue, Desa Tindaki di Kecamatan Parigi Selatan, Desa Sibalago, Desa Sienjo, Desa Singura, dan Desa Toribulu di Kecamatan Toribulu, serta Desa Bambasiang di Kecamatan Palasa. Pemerintah kabupaten kini fokus pada penanganan pengungsi di Desa Sienjo, Sibalago, Tindaki, dan Tanahlanto.
Menurut data BPBD setempat, terdapat 246 kepala keluarga atau 738 jiwa yang terdampak banjir di dua desa tersebut. Sementara itu, sebanyak 372 jiwa mengungsi di Desa Sibalago dan 90 jiwa di Desa Sienjo. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan efektif dari pihak yang berwenang untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.
Sulawesi Tengah sering kali mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Daerah ini terletak di zona rawan bencana, sehingga pemahaman dan kesiapan dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Pemerintah Parigi Moutong telah berkomitmen untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana dan penanggulangan di wilayah mereka.
Moh Rivai selaku Sekretaris BPBD Parigi Moutong, memainkan peran vital dalam koordinasi dan pelaksanaan upaya penanganan bencana di daerah tersebut. Selain itu, kepala desa dan tokoh masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan bantuan kepada warga yang terdampak.
Meskipun status tanggap darurat memberikan akses lebih cepat terhadap bantuan dan sumber daya, terdapat juga beberapa hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai dapat menghambat proses penanganan bencana secara optimal. Selain itu, faktor cuaca dan lingkungan yang tidak mudah diprediksi juga dapat menambah kompleksitas dalam penanganan bencana.
Pemerintah Parigi Moutong perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem penanggulangan bencana yang telah ada. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan upaya mitigasi yang perlu dilakukan juga menjadi prioritas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.
Penanganan bencana banjir di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dalam situasi tanggap darurat, peran pemimpin dan tokoh masyarakat lokal sangat penting untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan upaya bersama dan kesadaran akan resiko bencana, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk bencana di masa depan.