Dalam rangka mempersiapkan diri menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia, berbagai perayaan telah digelar untuk menunjukkan semangat rakyat dalam merayakan pencapaian bangsa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum.
Dalam acara bedah buku ‘Menata Negara Indonesia: Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945’ yang dihadiri oleh Irmanjaya Thaher, penulis buku tersebut menyatakan bahwa rekonstruksi negara adalah hal yang penting untuk menghadapi situasi yang terus berubah. Beliau menekankan bahwa Pancasila harus diintegrasikan kembali dalam pemerintahan saat ini guna mendorong kemajuan negara. Irmanjaya juga berpendapat bahwa kesejahteraan rakyat bukan hanya ditentukan oleh angka kemajuan ekonomi, tetapi juga oleh upaya menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan semangat UUD 1945.
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi hukum yang membahas isu-isu terkait pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi bonus demografi dan kemajuan teknologi, diharapkan bahwa pendidikan dan penegakan hukum dapat terus ditingkatkan demi mendekatkan Indonesia pada visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 yang mengusung konsep “welfare for all” menekankan pentingnya setiap kebijakan dan tindakan negara untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah masih mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam sektor pendidikan yang harus segera diatasi. Sementara itu, angka kemiskinan juga terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia juga tidak bisa diabaikan, survei dari Lembaga Survey Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dianggap buruk oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih ada jarak yang harus diperkecil antara cita-cita founding fathers dengan kondisi aktual negara saat ini.
Ketua Mahkamah Konstitusi 2015, Hamdan Zoelva, turut memberikan dukungan terhadap pentingnya pendidikan yang tinggi dalam mencapai kemajuan negara. Beliau menekankan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang bagi negara untuk berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan menghasilkan pemimpin yang kompeten.
Hamdan Zoelva juga menyoroti pentingnya ekonomi kerakyatan di Indonesia, meskipun arah ekonomi global cenderung menuju ekonomi pasar. Beliau menegaskan bahwa untuk menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan. Negara harus menjamin hak asasi manusia dan menerapkan penegakan hukum yang ketat.
Dengan semua tantangan dan kritik yang ada, penting bagi penentu kebijakan seperti presiden dan DPR untuk memainkan peran vital dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Mereka harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara yang mengusung visi Indonesia Emas 2045, kita harus terus berupaya untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita yakin bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.