Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini sedang ramai diperbincangkan karena isu dinasti politik. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari fenomena tersebut. Menurutnya, dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan bisa merugikan masyarakat.
Neni mengkritisi situasi di Kaltim yang sering kali didominasi oleh dinasti politik. Dia menegaskan bahwa dinasti politik cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi daripada pelayanan publik. Hal ini terlihat dari penempatan anggota keluarga dalam posisi atau jabatan tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan kerja. Akibatnya, hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
Selain itu, Neni juga menyoroti kualitas demokrasi yang terganggu akibat adanya politik dinasti. Menurutnya, orientasi jabatan yang hanya untuk keuntungan kelompok tertentu dapat merusak prinsip demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan cerdas dalam menolak praktik politik dinasti dan memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas.
Salah satu contoh dinasti politik yang menjadi sorotan adalah calon Pilgub Kaltim, Rudy Mas’ud. Rudy dikenal memiliki banyak kerabat yang menjabat di berbagai posisi penting di Kaltim, seperti kakaknya yang menjadi Ketua DPRD Kaltim dan saudaranya yang menjabat sebagai Walikota Balikpapan. Meskipun demikian, Rudy membantah tudingan tentang politik dinasti yang sering dialamatkan padanya. Menurutnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi, bukan monarki.
Rudy menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin harus melalui proses seleksi yang transparan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat, di mana presiden George Bush dan anaknya juga pernah menjabat sebagai presiden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, siapa pun berhak mencalonkan diri selama memiliki dukungan masyarakat.
Rudy juga mengingatkan bahwa presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki anak yang juga aktif di dunia politik dan kemudian menjadi presiden kelima Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, yang penting adalah kemampuan dan kompetensi seseorang untuk memimpin, bukan latar belakang keluarga.
Dengan demikian, Rudy berharap masyarakat bisa menilai pencalonannya secara objektif dan tidak terjebak dalam isu politik dinasti yang dianggapnya tidak relevan dengan konteks demokrasi Indonesia. Baginya, yang terpenting dalam pemilihan adalah kemampuan dan integritas calon pemimpin, bukan sekadar hubungan keluarga. Masyarakat diharapkan untuk memilih pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan daerah.