Keinginan Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, untuk mewajibkan belajar selama 12 tahun tanpa biaya dianggap sangat mungkin untuk segera direalisasikan. Brando Susanto, anggota DPRD Fraksi PDI-P, menyatakan pendapatnya dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com bahwa jika subsidi diberikan, haruslah sampai tuntas. Tidak boleh ada yang tidak jelas. Semua harus nyata, konkret, dan dapat segera dilaksanakan.
Brando menambahkan bahwa program yang diusung oleh Pramono sudah sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi Jakarta yang ingin membebaskan biaya sekolah swasta. Menurutnya, ini adalah langkah besar yang harus dijalankan oleh gubernur Jakarta ke depan.
Dalam debat perdana Pilkada Jakarta, Pramono berjanji akan menerapkan wajib belajar selama 12 tahun tanpa biaya. Dia menegaskan bahwa mereka akan memastikan setiap siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka tanpa kendala biaya. Mereka juga akan menyediakan beasiswa kuliah tanpa perlu verifikasi setiap tahun, melainkan langsung dikontrak selama masa studi.
Pilkada Jakarta kali ini diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ridwan Kamil – Suswono, Dharma Pongrekun – Kun Wardana, dan Pramono Anung – Rano Karno. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil – Suswono, didukung oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun – Kun Wardana, mencalonkan diri melalui jalur independen. Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, didukung oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P).
Pramono Anung telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan pendidikan di Jakarta dengan menggratiskan sekolah swasta dan mewajibkan belajar selama 12 tahun tanpa biaya. Ini merupakan langkah penting yang harus diimplementasikan untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta. Semoga program ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang besar bagi generasi muda Jakarta.