Skandal dugaan mark up impor beras Badan Pangan Nasional (Bapanas)-Perum Bulog memang sangat mencoreng prestasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Taksiran nilai korupsi dari skandal ini mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun, sungguh angka yang sangat besar dan mengkhawatirkan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, telah melaporkan skandal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, data yang ditemukan menunjukkan adanya peningkatan harga beras yang tidak wajar. Bulog seharusnya mengimpor beras dengan harga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF), namun kenyataannya mereka mengimpor dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia.
Kebohongan Bulog semakin terkuak ketika realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group. Meskipun Tan Long Group hanya menawarkan harga 538 dolar AS per ton, namun realisasi harga dari pemenang tender, LOC TROI, mencapai US$ 604/TON.
Ini menunjukkan adanya selisih harga yang signifikan dan mencurigakan. Hal ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat, dengan untung yang didapat lebih dari Rp 2,7 triliun. Skandal Bapanas-Bulog Gate 2024 ini patut dipertanyakan dan harus segera diusut tuntas oleh KPK.
Hari Purwanto menekankan pentingnya KPK untuk memeriksa Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, serta Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, terkait dugaan skandal ini. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang merugikan banyak pihak.
Semoga KPK dapat segera mengambil tindakan tegas dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kita semua berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan adil, demi menjaga integritas dan keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan, dan para pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.