Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2003, KPK merupakan lembaga pemerintah independen yang bertugas menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan perorangan. Selama bertahun-tahun, KPK telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini, dan mendapatkan pujian dan kritik atas kinerjanya.
Peristiwa baru-baru ini yang melibatkan KPK dan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali membuat lembaga tersebut menjadi sorotan. Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto, mengajukan pengaduan kepada penyidik KPK karena menyita ponsel miliknya dan bosnya. Langkah ini berujung pada tudingan pelanggaran etik dan pelanggaran HAM terhadap penyidik KPK.
Situasi semakin memanas ketika Kusnadi melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Etik KPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tindakan Kusnadi menyoroti ketegangan hubungan antara lembaga penegak hukum dan pihak yang sedang diselidiki, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai proses hukum dan perlakuan adil.
Asep, Juru Bicara KPK, mengklarifikasi bahwa pemeriksaan yang dilakukan Kusnadi bertujuan untuk memperjelas penyitaan ponselnya. Namun Kusnadi mangkir dari pertemuan tersebut karena trauma dengan dugaan pelecehan verbal yang dilakukan Rossa. Insiden ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam investigasi korupsi, termasuk dampak psikologis yang harus mereka tanggung jika diinterogasi oleh penegak hukum.
Apalagi, keputusan Kusnadi melaporkan penyidik KPK tersebut ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim Mabes Polri) menemui kendala. Laporan tersebut ditolak, dan Kusnadi disarankan untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan setempat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Rintangan birokrasi ini menggarisbawahi kompleksitas seputar tuduhan korupsi dan banyaknya jalan yang tersedia untuk mencari keadilan.
Kasus yang melibatkan KPK, staf Hasto Kristiyanto, dan penyidik KPK mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam lanskap antikorupsi di Indonesia. Di satu sisi, sikap agresif KPK terhadap korupsi patut dipuji karena efektivitasnya dalam meminta pertanggungjawaban individu. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai metode dan perlakuan yang dilakukan lembaga tersebut terhadap mereka yang sedang diselidiki.
Ke depan, penting bagi KPK untuk menjaga transparansi dan mematuhi proses hukum dalam penyidikannya. Badan tersebut harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati hak-hak individu, bahkan mereka yang diduga melakukan korupsi. Dialog dan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pejabat pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan integritas pemerintahan di Indonesia.
Insiden antara KPK, pegawai Hasto Kristiyanto, dan penyidik KPK menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun KPK memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, KPK harus memastikan bahwa tindakannya adil, transparan, dan sejalan dengan supremasi hukum.Dengan mengatasi permasalahan ini, KPK dapat memperkuat kredibilitas dan efektivitasnya dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas Indonesia.