Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menekankan pentingnya Indonesia memegang prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang besar. Hal ini disampaikan dalam menghadapi pertanyaan mengenai partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menjelaskan bahwa meskipun BRICS dan OECD sama-sama merupakan organisasi internasional, keduanya memiliki peran yang berbeda.
“Jangan disamakan antara OECD dan BRICS ya. OECD merupakan lembaga yang digunakan sebagai acuan standar, bukan sebagai blok perdagangan. Oleh karena itu, di dalam OECD tidak dilakukan perundingan, melainkan diskusi dan konsultasi,” jelas Edi kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/10/2024).
BRICS adalah kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya serta meningkatkan pengaruh mereka di tingkat global. Sementara itu, OECD adalah organisasi yang terdiri dari 38 negara dan bertujuan untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi.
Upaya keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan nilai investasi, dorongan bagi UMKM untuk bersaing secara global, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Edi menambahkan, “BRICS sepertinya bukan hanya tentang isu ekonomi. Kelompok ini memiliki sejarah yang berbeda dan kini lebih fokus pada hal-hal yang lebih luas.”
Indonesia pernah mendapat tawaran untuk bergabung dengan BRICS namun memilih untuk tetap menjadi middle power. “Posisi kita seperti di G20, sebagai middle power di tengah-tengah. Kita ingin tetap menjadi penghubung dan jembatan antara semua blok,” ungkap Edi.
Mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi, Edi menegaskan bahwa Indonesia lebih memperhatikan efisiensi ekonomi. Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menghindari ketergantungan pada mata uang asing.
Indonesia tidak ingin terlalu tergantung pada negara tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi nasional. “Kita lebih fokus pada efisiensi ekonomi. Bagaimana mencari peluang-peluang yang membuat ekonomi kita lebih efisien, tanpa harus terlalu terlibat dalam politik yang bisa merugikan kita,” tegas Edi.
Dengan demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kepentingan nasional dan memanfaatkan partisipasi dalam organisasi internasional seperti BRICS dan OECD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.